“Sebagian justru digunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku, serta kerabat-kerabatnya. Guna menutupi kejahatan ini, para tersangka sengaja membuat laporan keuangan palsu yang selalu mencatatkan kerugian tahun berjalan, sehingga PDAM Batola tidak pernah membagikan keuntungan atau dividen kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batola selaku pemilik modal,” katanya didampingi Kasi Pidsus M Widha Prayogi dan juga Kasi Intelijen, Dikan Fadhli Nugraha.
Jika ditarik mundur dari 2014 hingga April 2026, Andrianto membeberkan bahwa, total pembayaran masyarakat/pelanggan melalui aplikasi Outlet Tirta Barito mencapai Rp 196.617.730.100 (Rp 196 Miliar).
Diungkapkannya juga bahwa, tersangka NZR, pada tahun 2014 hingga 2016 menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Batola. Denan jabatannya pada saat itu, dia diduga mengendalikan sistem pembayaran air pelanggan secara tidak sah melalui outlet-outlet yang bekerja sama dengan Koperasi Tirta Barito (fiktif yang tidak memiliki legalitas hukum). Tersangka memerintahkan pembayaran tagihan pelanggan PDAM yang dibayarkan melalui outlet untuk disetorkan ke rekening bank pribadi atas nama Tersangka SDN dan Tersangka DJ yang seolah-olah adalah rekening koperasi, serta menampung dana tersebut dan tidak mentransferkannya ke rekening resmi PDAM, ungkapnya.
