KEEMPAT:
Pasal 32 jo. Pasal 48 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 126 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
Atas Dakwaan JPU tersebut, Majelis Hakim yang dipimpin Christina Endarwati memberikan Kesempatan kepada terdakwa dr Tifa maupun Penasehat Hukum menggunakan haknya untuk mengajukan Perlawanan pada Sidang selanjutnya. (Rd).
Page 3 of 3
