Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga tidak memberikan kekebalan hukum yang bersifat mutlak kepada jaksa atau pejabat Kejaksaan apabila terdapat dugaan tindak pidana.
Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang diputus pada 16 Oktober 2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan mengenai perlindungan atau hak imunitas jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) serta Pasal 35 ayat (1) huruf e beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
Page 15 of 21
