Artinya, ketentuan yang mensyaratkan persetujuan Jaksa Agung untuk memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seorang jaksa tidak berlaku dalam keadaan tertentu, yaitu apabila jaksa tersebut tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana khusus, disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, atau disangka melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara.
Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa tidak ada kekebalan hukum yang bersifat absolut bagi jaksa dalam negara hukum. Dalam konteks perkara yang sedang ditangani terkait mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriyansyah, dapat diduga bahwa Polri juga merujuk pada ketentuan hukum tersebut sebagai salah satu dasar dalam menjalankan proses penegakan hukum. Namun, apakah benar demikian tentu bergantung pada dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh penyidik dalam penanganan perkara tersebut.
