Perlu dipahami pula bahwa KUHAP tidak mengatur adanya kewajiban bagi Polri untuk meminta izin Presiden sebelum melakukan penggeledahan rumah seseorang atau menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penggeledahan rumah diatur dalam Pasal 33 KUHAP yang pada prinsipnya memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur oleh undang-undang.
Demikian pula, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf a, mengatur bahwa dalam bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
