Keempat, mengenai isu perlunya meminta izin Presiden. Belakangan muncul anggapan bahwa Polri harus meminta izin Presiden sebelum melakukan penggeledahan atau menetapkan seorang pejabat tinggi, seperti Jampidsus, sebagai tersangka.
Sesungguhnya, sepanjang tidak ada ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya izin Presiden, maka proses penegakan hukum tetap dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Penyidikan, penggeledahan, maupun penetapan tersangka dilaksanakan berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
Prinsip negara hukum menghendaki agar proses penegakan hukum berjalan secara independen, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan apa pun. Karena itu, setiap tindakan penegakan hukum harus berpedoman pada aturan hukum, bukan pada asumsi atau opini yang tidak memiliki dasar hukum.
