Dalam hal tersebut, apabila pihak yang ditetapkan sebagai tersangka menilai bahwa proses penetapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menyediakan mekanisme praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka maupun tindakan penyidik lainnya. Hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan sehingga mencakup pengujian atas sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
Dengan demikian, negara hukum memberikan ruang bagi penyidik untuk melaksanakan penegakan hukum secara efektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara melalui mekanisme pengawasan oleh pengadilan. Dengan keseimbangan tersebut, penegakan hukum diharapkan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
