Sebelumnya diberitakan bahwa keputusan Pemerintah untuk melebur seluruh lembaga litbang Pemerintah, baik LIPI, Lapan, BPPT, Batan, dan seluruh Balitbang Kementerian kedalam BRIN digugat oleh peneliti ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara nomor 46/PUU-XIX/2021.
Gugatan ini sejatinya, disebutkannya, diajukan oleh dua orang Eko Noer Kristiyanto sebagai peneliti madya sekaligus aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Hukum dan HAM dan anggota Dewan Riset Daerah DKI Jakarta Heru Susetyo. Salah seorang penggugat, Eko Noer Kristiyanto mundur. Eko sudah menanggalkan jabatan fungsional sebagai peneliti di Kemenkumham. Namun, bos Eko membujuk dia untuk mundur lantaran sang bos khawatir bakal jadi “sasaran tembak”.
Menurut media, MenkumHAM Yassona Laoly sempat berang saat mendengar salah satu anak buahnya ikut-ikutan menggugat UU Sisnas-Iptek ke MK.
