“Sebenarnya para penggugat tersebut ingin menguji kata ‘terintegrasi’ pada Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2019. Pasal itu berbunyi “Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional,” ujar dia.
Sebab menurut penggugat, sejak adanya ketentuan peraturan presiden (PP) yang bersumber pada Pasal 48 UU Sisnas Iptek tersebut seluruh lembaga litbang pemerintah dilebur ke dalam BRIN. Menurutnya keadaan ini membuat para peneliti menjadi resah.***
Page 4 of 4
