“Ini kan terkesan kekuasaan takut menghadapi proses hukum. Takut kalah dalam persidangan MK, yang dari sana berpeluang terungkap bahwa proses pembentukan regulasi di tingkat eksekutif tidak akurat alias sembrono,” kata Mulyanto dalam siaran persnya, Jumat (24/9/2021).
Mulyanto menambahkan, dalam rangka membangun sistem hukum yang baik, yang mampu menyempurnakan dirinya, serta keadilan hukum dalam sistem demokrasi, seharusnya Pemerintah tidak perlu bersikap berlebihan seperti itu. Biarkan proses hukum di MK ini berjalan sesuai koridor peraturan perundangan yang berlaku. Biarkan penggugat dengan bebas menyampaikan gugatan dengan berbagai argumen pendukungnya.
Nanti pengadilan yang memutuskan dan publik menilai. Inikan sebuah proses dialektika hukum sekaligus pendidikan hukum masyarakat. Sebuah proses pemantapan sistem hukum berbasis nalar sehat. “Jangan belum apa-apa penggugatnya dihalang-halangi kekuasaan untuk maju dalam proses hukum. Ini set back. Kita kan negara hukum bukan negara kuasa,” tegas Mulyanto.
