Oleh: Dr. (C.) K.H.M. Rofik Mualimin, Lc., M.Pd.I.
YOGYAKARTA || Bedanews.com – Sore itu di sebuah warung kopi lereng Gunungkidul, Pak Rejo, seorang petani yang rajin ke pengajian desa, menepuk dahi. Ia bingung melihat linimasa media sosialnya. “Dulu zaman Jokowi, jualan agama katanya bikin gaduh. Kok sekarang di zaman Pak Prabowo, simbol-simbol itu makin halus masuk lewat bagi-bagi makan gratis dan bansos yang dibungkus selawat?” bisiknya pelan.
Pertanyaan polos Pak Rejo menggambarkan pergeseran nyata di masyarakat akar rumput. Selama satu dekade pemerintahan Joko Widodo, Islam politik sering kali ditarik ke dalam diskursus sekularisasi yang kaku. Moderasi beragama dikampanyekan secara masif melalui birokrasi, tetapi di tingkat bawah, ia kerap dirasakan sebagai pembatasan simbol politik umat. Sebagaimana dicatat oleh Marcus Mietzner dalam Jokowi’s Authoritarian Turn: How Indonesia’s Democratic Decline Happened (Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2020, hlm. 45), pendekatan negara terhadap kelompok Islam politik cenderung instrumental dan terfragmentasi demi menjaga stabilitas politik nasional.
