Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban institusional atas kesalahan yang dilakukan oleh oknum APH, sehingga perlu adanya ruang untuk gugatan peradilan eksaminasi terhadap perkara pada semua tahapan termasuk yang sudah memasuki tahap pemeriksaan di pengadilan.
Semua tahapan ini dapat berjalan beriringan dengan mekanisme praperadilan bagi kasus yang belum masuk tahap persidangan dan langkah ini akan memperkuat akuntabilitas serta menjadi bagian integral dari sistem “Reward and Punishment”, sekaligus memperbaiki kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.
*Meminimalkan Rekayasa Hukum*
Dengan penerapan ‘’Rreward and Punishment” yang konsisten serta pengawasan yang menyeluruh, rekayasa kasus hukum oleh APH diyakni akan bisa diminimalisir.
