Selain menegakkan keadilan, hal ini juga menghindari pemenjaraan berlebihan atas rekayasa pasal terhadap terduga pelaku yang memungkinkan dia ditahan lebih awal, sehingga akan mengurangi kelebihan kapasitas rutan dan menekan beban APBN untuk biaya pemeliharaan lembaga pemasyarakatan.
Langkah ini akan mendorong keberhati-hatian APH dalam bekerja, sehingga kepastian hukum yang berkeadilan dan merata akan terwujud. Masyarakat dilindungi secara adil, dan ini merupakan langkah penting menuju cita-cita Indonesia Emas 2045, sekaligus meyakinkan calon investor untuk tertarik dan mempertahankan investasinya di Indonesia.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa “Reward and Punishment” bukan sekadar alat manajerial, tetapi merupakan strategi penting untuk membangun budaya hukum yang profesional dan adil. Melalui pendekatan ini, APH tidak hanya bekerja berdasarkan instruksi, tetapi juga berdasarkan etika, integritas dan akuntabilitas yang dapat diukur.
