Konsep ini diharapkan bisa diakomodir dalam revisi UU KUHAP No/1981 yang saat ini sedang berproses di DPR-RI demi tegaknya hukum yang berkepastian, berkeadilan dan bermanfaat bagi semua lapisan rakyat Indonesia tanpa pandang bulu.
*Muhammad Yuntri, SH, MH, adalah Praktisi Hukum sejak 1986. Berdomisili di Jakarta.
Page 7 of 7
