Dengan pengalaman panjang dalam memahami psikologi massa, Gubernur memilih bekerja secara senyap sejak pagi, meninjau titik-titik terdampak, berkoordinasi dengan Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
Langkah konkret pemulihan terlihat jelas. Data Pemprov DKI per 1 September 2025 mencatat kerugian infrastruktur akibat kericuhan mencapai Rp51,1 miliar, terdiri dari kerusakan MRT Rp3,3 miliar, Transjakarta Rp41,6 miliar, serta CCTV dan fasilitas umum Rp5,5 miliar. Sebanyak 22 halte Transjakarta terdampak, enam di antaranya terbakar dan dijarah, sementara 16 lainnya mengalami kerusakan.
Pemulihan ditargetkan selesai pada 8–9 September 2025 menggunakan dana kontinjensi yang diawasi kejaksaan. Layanan Transjakarta dan MRT kembali normal sejak 1 September, bahkan digratiskan pada 31 Agustus–7 September sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah.
