Sesungguhnya saya juga mengetahui bahwa ada gubernur lain yang turut turun menemui massa, yakni Gubernur Jawa Barat, Kang Desi Mulyadi.
Perbandingan ini sejatinya tidak tepat. Kondisi demonstrasi di Yogyakarta dan Jawa Barat berbeda secara substansial. Di dua daerah tersebut, sasaran massa adalah pemerintah provinsi setempat sehingga wajar jika gubernurnya hadir. Sementara di Jakarta, pusat unjuk rasa adalah DPR RI dan pemerintah pusat, sehingga Gubernur DKI tidak memiliki kewajiban langsung untuk turun menghadapi massa.
Dalam pernyataan resminya di Balai Kota pada 30 Agustus 2025, Gubernur Pramono menegaskan bahwa, setiap pemimpin memiliki gaya berbeda dalam menangani situasi krisis. Kehadirannya di tengah massa justru berpotensi memperkeruh keadaan karena dapat menimbulkan kesan “mengambil alih panggung”.
