Kebijakan krisis membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Gubernur Pramono memilih fokus pada koordinasi dengan aparat keamanan, pemulihan fasilitas umum dan kelancaran layanan masyarakat. Pendekatan ini bukan kelemahan kepemimpinan, melainkan bentuk kehati-hatian agar Jakarta tetap terkendali.
Fokus penyelesaian masalah infrastruktur, transportasi, dan layanan publik telah membuahkan hasil positif. Namun demikian, perlu ada peningkatan dalam aspek komunikasi publik, agar masyarakat memahami alasan di balik setiap langkah yang diambil, sehingga tidak menimbulkan persepsi keliru.
Langkah koordinasi yang kuat dengan Kapolda, Pangdam, dan jajaran Pemprov DKI merupakan wujud nyata kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dengan cara ini, Jakarta tetap dapat pulih dan masyarakat terlindungi tanpa harus terjadi distorsi peran antara pemerintah pusat dan daerah. ***
