• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Kamis, Mei 7, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home » Masa Transisi Jokowi Harus Melaporkan Kepemilikan Lahan dan Sumber Alam Indonesia Terkini

Masa Transisi Jokowi Harus Melaporkan Kepemilikan Lahan dan Sumber Alam Indonesia Terkini

angel angel by angel angel
15 Oktober 2024
in Ragam
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Contoh lain yang disampaikan Agustiana adalah eksploitasi tambang nikel di Sulawesi, di mana operasi penambangan tersebut tidak transparan. Publik tidak mengetahui secara pasti apakah hanya nikel yang dieksploitasi, atau ada sumber daya lain seperti uranium yang lebih strategis dan berbahaya. “Jika itu uranium, yang merupakan bahan untuk senjata nuklir, kita harus sangat berhati-hati,” katanya, menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.

*Kerusakan Hutan di Kalimantan dan Papua*

Tak hanya itu, Agustiana juga menyoroti kerusakan hutan yang terus berlangsung di Kalimantan dan Papua. “Di era Jokowi, kerusakan hutan akibat pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan dan tambang terjadi secara masif,” tegasnya.

Kerusakan ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghancurkan kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk keberlangsungan hidup mereka. Agustiana berpendapat bahwa Jokowi harus memberikan laporan transparan mengenai kondisi hutan dan lahan di Indonesia kepada Prabowo agar pemerintahan selanjutnya dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi sumber daya alam yang tersisa.

BeritaTerkait

Uang Sitaan Korupsi Bantu Danai MBG, LaNyalla: Keadilan Substantif yang Konkret

7 Mei 2026

Kemendagri Dorong Pemda Susun Rencana Aksi Penanganan Perlintasan Sebidang Berisiko Tinggi

7 Mei 2026
Page 4 of 8
Prev1...345...8Next
Previous Post

Sejarah Mencatat, Etika Politik Jokowi Tak Lazim dan Mencoreng Demokrasi

Next Post

Pelantikan PWI Jaya 2024-2029, Panda Nababan: PWI Harus Kembali Disegani

Related Posts

Ragam

Uang Sitaan Korupsi Bantu Danai MBG, LaNyalla: Keadilan Substantif yang Konkret

7 Mei 2026
Ragam

Kemendagri Dorong Pemda Susun Rencana Aksi Penanganan Perlintasan Sebidang Berisiko Tinggi

7 Mei 2026
Ragam

Reviu RPKD Jatim, Kemendagri Tekankan Integrasi Program Pengentasan Kemiskinan

7 Mei 2026
Ragam

BNNP Jateng Gandeng Kwarda, Kak Toton Siapkan “Pasukan Anti Narkoba” dari Gerakan Pramuka

7 Mei 2026
Ragam

Halal Bihalal Polda Jabar: Meneguhkan Peran Strategis FKPPI dan KBPP Polri di Tengah Masyarakat

7 Mei 2026
Ragam

Baleg DPR Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, Tekankan Kepastian Hukum dan Kearifan Lokal

7 Mei 2026
Next Post

Pelantikan PWI Jaya 2024-2029, Panda Nababan: PWI Harus Kembali Disegani

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com © 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com © 2021