2.Era 1927–1995: Otoritas Pindah ke Majelis Tarjih
Wafatnya Ahmad Dahlan dan ekspansi organisasi membuat Muhammadiyah membentuk Majelis Tarjih pada 1927. Ini jadi respons atas kekosongan epistemik.Locus otoritas bergeser dari figur personal ke lembaga kolektif yang terstandardisasi. Proses ini mendorong formalisasi hierarki sumber dan pembakuan prosedur musyawarah dengan dominasi bayānī-uṣūlī agar keputusan konsisten.Dampaknya paradoksal: konsistensi terjaga, tapi fleksibilitas merespons perubahan sosial jadi terbatas. Meski begitu, unsur burhānī tetap hadir secara parsial lewat kontribusi kader dari berbagai disiplin ilmu.
3.1995: Titik Engsel “Ruptur yang Terkelola
“Munas Tarjih 1995 di Banda Aceh disebut sebagai hinge point atau titik engsel. Kerangka lama dinilai tidak cukup, sehingga dilanjutkan dengan formalisasi tipologi bayānī-burhānī-‘irfānī di Munas Tarjih 2000.Transformasi ini disebut “ruptur yang terkelola”. Ada perubahan mendasar pada prosedur legitimasi dan metodologi, namun tetap mempertahankan kontinuitas sumber normatif primer dan prinsip kolegialitas.Hasilnya: lahirnya Manhaj Tarjih dan penguatan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Muhammadiyah mampu beradaptasi tanpa disintegrasi dan tanpa kehilangan identitas dasar.
