Kota Pematangsiantar, proses pengadaan ini sarat dengan indikasi pelanggaran fatal. “Beberapa diantaranya adalah ketiadaan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang diduga tidak transparan, hingga ketidakwajaran hasil appraisal dan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) justru dinilai lebih tinggi,” kata Ade.
Lanjut Ade, ironisnya, dokumen Badan Pertanahan juga menunjukkan bahwa, sebagian area Daerah Aliran Sungai (DAS) turut dimasukkan ke dalam bidang tanah yang dibeli menggunakan uang rakyat. Potensi kerugian keuangan negara akibat skandal ini diestimasikan berada pada kisaran Rp6,1 miliar hingga menembus angka Rp 10 miliar lebih.
Ade mengatakan, menyikapi temuan-temuan yang merugikan keuangan daerah tersebut, SEMARAK mendesak Kejati Sumut untuk segera memeriksa Wesly Silalahi terkait skandal dugaan korupsi pembelian eks rumah
