Tidak hanya tiga menteri tersebut, dua menteri lainnya — yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo — juga layak menjadi perhatian. Hal ini karena terdapat keterkaitan tugas, kewenangan, serta hasil kinerja dan kebijakan mereka yang secara logis dan relevan berkaitan dengan besarnya dampak banjir dan longsor di Sumatra.
Presiden sebagai kepala negara memiliki kewajiban untuk mengevaluasi secara serius kinerja para menteri tersebut. Apabila terbukti bahwa kebijakan perizinan, pengawasan lingkungan, atau tata ruang diterapkan secara lemah, pengendalian dan normalisasi sungai terlambat, atau bahkan diabaikan, tindakan tegas termasuk pencopotan jabatan bukan saja wajar tetapi diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
