Dalam kondisi seperti ini, wajar jika publik menuntut pertanggungjawaban dari para menteri yang mendapat mandat menjaga lingkungan dan merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga rakyat berhak menuntut akuntabilitas dari para pembantu Presiden, apalagi Presiden sebagai pemberi mandat juga dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi.
Kegagalan kebijakan dan pengawasan ini dapat dilihat sebagai tanggung jawab langsung dari pejabat pemerintahan yang memegang wewenang atas sektor lingkungan dan sumber daya alam — termasuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan dan Hanif Faisol Nurofiq sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Ketiganya menjadi sorotan karena dinilai gagal mencegah kerusakan lingkungan di hulu yang kemudian berkembang menjadi krisis ekologis.
