Menurutnya, banyak pengelola apartemen menunda pemilihan PPPSRS agar tetap bisa menguasai pengelolaan dan dana operasional.
“Harusnya ada demokrasi di dalam pengelolaan, tapi ini justru ditahan-tahan demi kepentingan pihak tertentu,” ujarnya.
Kenaikan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) secara sepihak tanpa penjelasan rinci dan tanpa audit terbuka juga menjadi keluhan umum dari para penghuni apartemen.
“Ini membuka celah besar bagi penyalahgunaan dana. Harus ada transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sultoni mengatakan, LAKRI Jakarta menemukan beberapa apartemen diketahui tidak memenuhi standar keamanan kebakaran, seperti tidak tersedianyq APAR) serta pengelolaan limbah dan sanitasi yang memprihatinkan.
“Instalasi air bersih dan sistem buangan air limbah banyak yang tidak sesuai standar. Ini bisa menjadi bom waktu,” kata Sultoni.
