Selain itu, kata aktivis muda ini, pengelolaan parkir oleh pihak ketiga juga tidak memiliki izin resmi retribusi parkir, namun tetap memungut biaya dari penghuni dan tamu.
“Hasil parkir tidak masuk ke kas daerah. Ini praktik liar yang harus ditertibkan,” ungkapnya.
Sultoni mengatakan, LAKRI juga mencatat adanya apartemen yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara lengkap, bahkan status lahan tempat apartemen berdiri masih bermasalah sehingga beberapa penghuni belum menerima sertifikat strata title meski telah melunasi unit mereka.
“Ini membuat penghuni berada dalam posisi yang sangat lemah secara hukum,” kata Sultoni.
Hal lain yang terjadi pada apartemen, Sultoni menyebut terkait konflik antara penghuni dan pengelola apartemen terkait Perhimpunan Penghuni Pemilik Satuan Rumah Susun (PPPSRS).
