Sultoni mengatakan, pelanggaran yang sangat jelas, hasil penelusuran LAKRI ditemukannya sejumlah apartemen diam-diam dialihfungsikan menjadi kos-kosan ilegal atau penginapan harian seperti Airbnb. Hal ini membuat fasilitas umum seperti listrik, lift, dan air cepat rusak.
“Penghuni tetap yang dirugikan. Mereka bayar penuh, tapi fasilitas rusak akibat kelebihan beban,” ujarnya.
Sultoni juga menyayangkan adanya perubahan desain bangunan setelah izin keluar. Developer kerap menambah unit atau tinggi bangunan tanpa melakukan revisi izin resmi.
“Ini adalah bentuk pelanggaran administratif yang harus disikapi serius oleh Pemprov DKI Jakarta,” tegasnya.
Untuk itu, LAKRI mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Dinas Cipta Karya dan Dinas Perumahan, untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap apartemen-apartemen yang terindikasi melanggar.
