Agus berharap, sebelum pelaksanaan E-Monev PKB dapat menunjuk koordinator yang fokus mengelola dan menindaklanjuti sehingga mendapatkan pendampingan mandiri dari Komisi Informasi DKI Jakarta.
“Sekiranya ada problem dalam memahami keterbukaan informasi, Parpol harus meningkatkan pemahaman dalam bentuk coaching, sehingga perlu ada personal incharge (PIC) dalam pengisian monev jadi komunikasinya akan lebih baik,” ucap Agus.
Selanjutnya, Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi, Aang Muhdi Gozali mendorong PKB DKI Jakarta dapat maksimal memanfaatkan keterbukaan informasi. Hal itu dapat merubah dari partai kultural menjadi partai yang modern. Karena dalam UU KIP, mendorong Parpol seiring memanfaatkan teknologi informasi sebagai publikasi informasi serta sosialiasi bagi publik.
