Jakarta, BEDAnews.com
Mencegah memang lebih baik daripada mengobati, filosofi tersebut yang digunakan menteri PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Dr. Yuddy Chrisnandi dalam melakukan terobosan dalam memelopori pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di internal jajaran pejabat di kantor Kementerian PAN-RB.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Dr. Yuddy Chrisnandi saat jumpa pers, Senin (2/2/2015) di auditorium Kantor Kemen-PAN-RB, kawasan Sudirman, Jakarta Selatan.
Menurutnya, aturan bagi seluruh aparatur Sipil Negara (ASN) di kemen-PAN-RB melalui surat edaran menteri PANRB Nom Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). “Aturan ini nantinya tidak hanya diperuntukkan pegawai negeri yang menduduki jabatan pimpinan tinggi (eselon 1 dan II) seperti diperintahkan KPK tetapi juga untuk pegawai pada eselon III, IV, V bahkan para staf,” jelas Politisi Partai Hanura ini kepada sejumlah media.
Ditambahkannya, Pelaksanaan LHKASN sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. “Pelaksanaan ini nantinya akan dilanjutkan kepada seluruh instansi Pemerintahan,” ulang Yuddy.
Masih dikatakan Yuddy, Sesuai dengan UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme, serta UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka penyampaian LHKASN diwajibkan bagi penyelenggara Negara. “Laporan harus sudah disampaikan paling lambat 3 bulan sejak kebijakan ditetapkan dan paling lambat 1 bulan setelah pejabat diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi, serta 1 bulan setelah berhenti dari jabatan,” tegas Yuddy.
Namun demikian, tambah Yuddy, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) diwajibkan menjaga kerahasiaan data dan informasi LHKASN. “Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,”lanjut Yuddy seraya menyebut bahwa kebijakn ini akan menjadi kriteria dalam penilaian zona Integritas dan indeks reformasi birokrasi.
Menurut rilis dari Humas Men-PANRB, jumlah PNS dilingkungan Kementerian PANRB yang wajib lapor LHKASN mencapai 330 PNS. Sebanyak 296 PNS telah menyampaikan LHKASN kepada Inspektorat pada tanggal 30 Januari 2015. Sedangkan 34 PNS lainnya belum dengan alas an 10 PNS tugas belajar, 2 PNS cuti/ijin, 4 PNS sakit dan 18 PNS sedang melaksanakan tugas kedinasan. (MR)
