JAKARTA || Bedanews.com — Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, TB. Chaerul Dwi Sapta menegaskan bahwa, status UNESCO Global Geopark (UGGp) bukan hanya bentuk pengakuan internasional, namun juga amanah bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan tata kelola kawasan tetap berstandar global, serta memberi manfaat bagi masyarakat melalui edukasi, konservasi dan penguatan ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan.
Hal ini ia sampaikan pada pembukaan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Pengelolaan UNESCO Global Geopark di Jakarta, Selasa (21/10) di Orchardz Hotel Jayakarta.
“Pengakuan UNESCO harus diikuti dengan pengelolaan yang profesional, terpadu, dan berkelanjutan,” ujarnya.
