Restuardy menyampaikan, penyusunan pedoman telah melalui serangkaian pembahasan sejak Juli 2026. Proses tersebut melibatkan Posko Nasional, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian PPN/Bappenas, BNPB, serta 23 Kementerian utama dan 10 kementerian pendukung PRRP di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Secara substansi, rancangan pedoman mencakup lima bagian utama, yakni pendahuluan; perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; serta penutup. Pedoman juga mengatur prinsip pelaksanaan, keterpaduan dokumen, tata kelola dan akuntabilitas, pengadaan barang dan jasa, hingga manajemen risiko pembangunan nasional.
Terkait Rencana Induk PRRP, Restuardy menjelaskan bahwa, Rencana Induk PRRP Sumatera telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK. Sementara itu, Rencana Induk PRRP Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat masih dalam proses penetapan.
