Untuk menjaga konsistensi perencanaan jangka panjang, perwakilan teknis SIPD Kemendagri, Ika Puji Astuti, membahas tantangan teknis dalam perencanaan daerah, khususnya terkait perubahan kode kegiatan dan program di tingkat daerah.
“Seringkali terjadi kebingungan saat kode sub-kegiatan berubah antara periode RPJMD dan RKPD. Untuk itu, SIPD kini dilengkapi fitur ‘reverse tracking’ atau penelusuran balik. Fitur ini memastikan sejarah penggunaan anggaran tetap bisa dilacak meskipun kodenya berubah. Ini menutup celah administratif yang sering disalahgunakan di tingkat daerah,” jelas Ika.
Menurut Ika, banyak kepala daerah yang merasa terjepit oleh banyaknya laporan dan program dari pusat. Diskusi hari ini adalah wadah bagi kami untuk menjaring keluhan tersebut. Tujuannya sederhana, yaitu membuat regulasi yang ramah daerah, namun tetap ketat dalam prinsip anti-korupsi.
