Lebih lanjut, Rendy menjelaskan, legalitas SIPD yang dikelola Ditjen Pembangunan Daerah Kemendagri memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan Menteri.
“SIPD bukan sekadar aplikasi buatan Kemendagri, melainkan amanat sebuah konstitusional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel,” kata Rendy.
Legalitas SIPD sangat kokoh karena berakar pada UU No. 23 Tahun 2014. Bagi pemerintah daerah, menggunakan SIPD bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum atas pengelolahan uang rakyat. “Kegagalan dalam memanfaatkan SIPD secara optimal dapat dianggap sebagai kelalaian dalam memenuhi amanat undang-undang untuk menyediakan informasi publik yang transparan,” imbuh Rendy.
