Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II (Jawa-Bali) Direktorat PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Yoppy Herlyan Juniaga, menyoroti secara akurat tentang tantangan dan hambatan penerapan SIPD di tingkat Pemerintah Daerah berdasarkan situasi dan kondisi terkini.
“Penerapan SIPD di tingkat pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang cukup kompleks. Hambatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek sumber daya manusia, budaya kerja birokrassi dan infrastruktur,” ungkap Yoppy.
Dengan memahami tantangan dan hambatan ini secara akurat, lanjut Yoppy, Kemendagri dan KPK dapat merancang strategi pendampingan yang lebih tepat sasaran, sehingga SIPD benar-benar menjadi salah satu instrumen kredibel pemerantasan korupsi, peningkatan kinerja daerah, bukan sekadar beban digital.
