Untuk status Dokumen RP3KP periode 2021-2022 dari 34 provinsi, terdapat 2 provinsi yang belum menyusun dan 6 provinsi yang sudah menjadi Perda. Daerah Otonomi Baru (DOB) di Pulau Papua juga membutuhkan persiapan penyusunan Dokumen RP3KP.
Sementara untuk tingkat Kabupaten/Kota dari total 508, masih terdapat 96 Kabupaten/Kota yang belum menyusun dokumen RP3KP dan masih sangat sedikit yang menjadi Perda.
“Pengarusutamaan Dokumen RP3KP merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif urusan bidang PKP sebagai urusan wajib pelayanan dasar dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya desain dan pelaksanaan kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta dalam kerjasama dengan pihak lain di daerah provinsi dan kabupaten/kota,” ucap Sri.
