Ketiga, momentum pengarusutamaan Dokumen RP3KP dalam Konteks Pilkada Serentak masih belum dapat diwujudkan dikarenakan adanya batasan waktu dalam pengarusutamaan sehingga diupayakan pada skala prioritas program.
Keempat, Kementerian Dalam Negeri terus melakukan fungsi pembinaan umum dan mendorong pemerintah daerah untuk dapat menyusun, mereview dan legalisasi RP3KP sesuai dengan ketentuan (NSPK) yang berlaku. (Red).
Page 5 of 5
