JAKARTA || Bedanews.com – Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto memunculkan babak baru dalam dinamika politik nasional. Perkembangan tersebut sekaligus memicu pertanyaan mengenai masa depan hubungan politik Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi membenarkan bahwa, Gibran telah bertemu Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu, Gibran menyampaikan niat mundur dari jabatan Wakil Presiden di tengah polemik mengenai dokumen pendidikannya.
Namun, hingga Selasa sore, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri tersebut. Prasetyo menjelaskan, Prabowo memberikan sejumlah masukan, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Situasi ini menjadi perhatian karena muncul ketika tekanan politik terhadap Gibran semakin menguat, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.
Di tengah perkembangan tersebut, muncul analisis mengenai kemungkinan menyusutnya pengaruh politik Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.
Melalui keterangannya, Selasa (10/11), Hamdi Putra dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) menilai, rangkaian pergantian pejabat, perkembangan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden, serta meningkatnya tekanan terhadap Gibran perlu dicermati dalam satu konteks perubahan konfigurasi kekuasaan nasional.
Menurutnya, kemungkinan berakhirnya jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden dapat membawa konsekuensi politik yang lebih luas daripada sekadar pergantian pejabat negara.
*Hubungan Prabowo-Jokowi Memasuki Fase Baru*
Kemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang mempertemukan dua kekuatan besar tersebut.
Dukungan Jokowi kepada Prabowo ketika itu menjadi salah satu faktor penting dalam terbentuknya koalisi politik yang mengantarkan pasangan tersebut ke kursi pemerintahan.
Pencalonan Gibran juga menjadi penghubung antara pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan Prabowo.
Karena itu, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, perubahan tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan politik yang terbentuk sejak Pilpres 2024.
Prabowo tetap menjalankan mandat sebagai Presiden, sedangkan Jokowi berpotensi kehilangan keterwakilan langsung keluarganya di posisi Wakil Presiden.
Meski demikian, kondisi tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi operasi politik terkoordinasi untuk menyingkirkan lingkaran Jokowi.
Dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian mengenai hubungan, koordinasi, serta motif para pihak yang terlibat.
*Tekanan Politik terhadap Gibran Meningkat*
Tekanan terhadap Gibran tidak muncul secara tiba-tiba.
Polemik dokumen pendidikannya berkembang setelah putusan MK dan MA menjadi perhatian publik. Persoalan tersebut kemudian memunculkan desakan dari sejumlah kalangan politik agar DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menindaklanjuti persoalan pencalonan Gibran.
Pada 9 November 2026, sejumlah politikus PDIP kembali mendorong Gibran mengundurkan diri. Bahkan, muncul pernyataan mengenai kemungkinan proses pemakzulan apabila yang bersangkutan tidak mengambil langkah tersebut.
Sementara itu, sejumlah anggota DPR mulai membicarakan penggunaan hak konstitusional parlemen untuk menyelidiki persoalan tersebut.
Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran sebelum terdapat keputusan resmi.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, persoalan Gibran telah berkembang menjadi pembahasan politik dan konstitusional di parlemen.
Di sisi lain, Prasetyo Hadi memastikan bahwa, Gibran memang telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden.
Dengan demikian, persoalan yang berkembang bukan lagi sekadar rumor mengenai kemungkinan pengunduran diri, melainkan keputusan politik yang masih menunggu perkembangan selanjutnya.
*Perkara Listyo dan Dugaan Penyadapan Menambah Ketegangan*
Perkembangan lain yang turut menjadi perhatian adalah perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo dan sejumlah pihak.
Perkara tersebut menyeret mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri.
Listyo sebelumnya dikenal sebagai salah satu figur yang diasosiasikan dekat dengan Jokowi. Setelah pergantian jabatan Kapolri, ia juga mengalami perubahan penugasan sebelum kemudian terseret dalam perkara dugaan penyadapan.
Reuters dalam pemberitaannya pada 5 November 2026 menyebut penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk Listyo, telah memperlihatkan meningkatnya ketegangan hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi.
Namun, kepolisian menyatakan perkara tersebut merupakan proses penegakan hukum. Motif dugaan penyadapan juga belum diumumkan secara tuntas oleh penyidik.
Karena itu, hubungan antara perkara Listyo dan tekanan politik terhadap Gibran perlu ditempatkan secara hati-hati. Kesamaan dampak politik tidak otomatis membuktikan adanya koordinasi atau operasi yang dirancang oleh satu kelompok tertentu.
*Konsekuensi Konstitusional Pengunduran Diri*
Apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dan pengunduran dirinya diproses secara sah, Indonesia harus menjalankan mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Ketentuan tersebut memberikan peran penting kepada Presiden dalam mengusulkan calon pengganti, sementara keputusan pemilihan berada di tangan MPR.
Di sisi lain, proses pemberhentian Wakil Presiden melalui pemakzulan memiliki mekanisme berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.
Perbedaan jalur tersebut penting karena pengunduran diri dan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan memiliki dasar serta tahapan konstitusional yang tidak sama.
Dengan demikian, perkembangan mengenai niat mundur Gibran masih perlu ditunggu, terutama mengenai sikap resmi Presiden dan langkah hukum yang akan ditempuh.
*Dugaan Penyingkiran Politik Masih Memerlukan Pembuktian*
Hamdi Putra melihat adanya sejumlah peristiwa yang memiliki konsekuensi serupa terhadap posisi politik Jokowi.
Pergantian sejumlah pejabat, perkembangan perkara penyadapan, perubahan penugasan di lingkungan kepolisian, serta tekanan terhadap Gibran dinilai dapat memengaruhi jaringan politik yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan pemerintahan Jokowi.
Namun, mengenai adanya penyingkiran bertahap harus dibedakan dari fakta yang telah terkonfirmasi.
Sejumlah peristiwa politik dapat berlangsung secara bersamaan tanpa harus berasal dari satu skenario atau perintah yang sama.
Untuk membuktikan adanya operasi politik terkoordinasi, diperlukan bukti yang menunjukkan hubungan antarpelaku, pembagian peran, serta tujuan bersama di balik rangkaian tindakan tersebut.
Tanpa bukti itu, dugaan penyingkiran politik tetap berada dalam wilayah analisis dan hipotesis.
Persoalan ini juga menjadi ujian bagi konsistensi penegakan hukum. Dugaan penyadapan terhadap Presiden harus dibuktikan berdasarkan unsur pidana yang berlaku. Demikian pula, tekanan terhadap Gibran tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum selama berlangsung melalui mekanisme politik dan konstitusional yang sah.
*Menanti Arah Politik Prabowo*
Perkembangan mengenai niat pengunduran diri Gibran kini menempatkan Prabowo pada posisi penting dalam menentukan langkah selanjutnya.
Di satu sisi, Presiden harus memastikan setiap persoalan diselesaikan berdasarkan konstitusi dan hukum. Di sisi lain, keputusan mengenai kelanjutan jabatan Wakil Presiden dapat membawa konsekuensi terhadap hubungan politik yang terbentuk sejak Pilpres 2024.
Apabila pengunduran diri benar-benar terjadi, perubahan komposisi kepemimpinan nasional akan menjadi kenyataan politik baru.
Namun, apakah perubahan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi kekuasaan Prabowo, konsekuensi dari persoalan hukum, atau hasil persaingan kepentingan sejumlah kelompok politik, masih membutuhkan penjelasan dan bukti yang memadai.
Bagi Jokowi, berakhirnya jabatan Gibran akan mengurangi keterwakilan langsung keluarganya di pucuk pemerintahan. Sementara bagi Prabowo, perubahan tersebut dapat mengubah konfigurasi hubungan politik dengan kelompok yang sebelumnya mendukung kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden berikutnya.
Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana proses perubahan kekuasaan berlangsung: apakah melalui keputusan yang bebas, proses hukum yang transparan, serta mekanisme konstitusional yang sah, atau justru disertai tindakan melawan hukum yang harus diungkap kepada publik.
Dugaan penyusutan pengaruh politik Jokowi sebagaimana disampaikan FORSIBER, menjadi salah satu perspektif yang layak diuji melalui fakta dan perkembangan selanjutnya.
Publik kini menunggu kejelasan sikap Gibran, keputusan Presiden Prabowo, serta proses konstitusional yang mungkin menyusul. (Red).
