Sri melanjutkan, saat ini adalah sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota belum melegalisasi RP3KP dengan peraturan daerah, dan timeline penyusunan RPJMD 2025-2030 direncanakan dimulai pada akhir Desember 2024.
Maka dari itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat segera menyusun dan menetapkan Perda RP3KP agar dapat dilakukan pengarusutamaan RP3KP secara penuh.
Terdapat beberapa poin penting terkait momentum pengarusutamaan dokumen RP3KP ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah.
Pertama, sebagai Urusan wajib pelayanan dasar, Urusan PKP menjadi prioritas Proses Pembangunan Daerah, dan Belanja Daerah terutama terkait dengan Pemenuhan SPM.
Kedua, Dokumen RP3KP di daerah sangat penting dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan selama 20 tahun.
