Sub urusan lainnya yang bersifat konkuren adalah urusan kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan klasifikasi dan sertifikasi dan registrasi bidang PKP.
Sementara itu, penyelenggaraan rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi, merupakan layanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemda sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Beberapa isu yang dihadapi di daerah adalah terkait penetapan capaian rumah tangga dalam menempati rumah layak huni dan terjangkau, dan masih banyak yang belum menganggarkan penerapan SPM,” katanya.
Sri Purwaningsih menjelaskan bahwa, sumber data terbaru menunjukkan capaian nasional Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak dan Terjangkau saat ini adalah 60,66%, di mana target secara nasional sebesar 70% yang artinya masih berada di bawah target RPJMN 2020-2024.
