“Dalam kasus ini, tersangka AML berperan mengumpulkan para Camat dan Kepala Desa untuk menjalankan program tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti transaksi,” ujar Nursaitias.
Nursaitias menambahkan, akibat praktik korupsi dalam program tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian keuangan mencapai sekitar Rp1,7 miliar. Bahkan dia juga menegaskan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru.
“Tidak menutup kemungkinan. Kasus ini juga masih diproses, namun kita tetap lihat perkembangannya,” tegasnya.
Selain menetapkan tersangka, penyidik Kejari Madina juga telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk berkas dan dokumen bukti transaksi surat-menyurat.
“Perkara ini sudah kami ekspos di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara. Kami telah menemukan setidaknya dua alat bukti yang sah sehingga cukup dasar untuk menetapkan status tersangka sekaligus melakukan penahanan,” jelasnya.
