Dalam konteks tersebut, konstitusi dan sistem hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan sejumlah instrumen yang dapat dipertimbangkan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu menjaga persatuan nasional, stabilitas politik, serta mendorong rekonsiliasi kebangsaan. Berbagai instrumen tersebut dapat menjadi opsi yang layak dikaji, tentu dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum, keadilan dan kepentingan publik yang lebih luas.
Instrumen pertama adalah abolisi. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, Presiden memiliki kewenangan memberikan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Abolisi merupakan penghapusan hak penuntutan negara terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Dengan pemberian abolisi, proses penuntutan dapat dihentikan demi kepentingan negara yang lebih luas.
