Instrumen kedua adalah amnesti. Berbeda dengan abolisi, amnesti merupakan pengampunan yang menghapus seluruh akibat pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang dianggap melakukan tindak pidana tertentu, khususnya yang memiliki dimensi politik. Pemberian amnesti mengakibatkan seseorang dipulihkan hak-haknya dan dianggap tidak lagi menanggung akibat hukum dari perkara yang bersangkutan.
Instrumen ketiga adalah grasi. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, Presiden berwenang memberikan grasi setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung. Namun grasi hanya dapat diberikan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, grasi lebih tepat digunakan apabila perkara telah sampai pada tahap akhir dan telah terdapat putusan yang mengikat.
