Namun demikian, keputusan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang harus didasarkan pada pertimbangan hukum, politik, dan kepentingan nasional yang matang. Negara hukum tetap harus dihormati, sementara semangat persatuan nasional juga perlu dijaga. Dalam konteks inilah keseimbangan antara penegakan hukum dan rekonsiliasi politik menjadi penting agar demokrasi Indonesia tetap sehat, terbuka terhadap kritik, namun tetap menjunjung tinggi kepastian hukum.
Pada akhirnya, apakah kasus Roy Suryo dan dr. Tifa akan terus berlanjut hingga putusan pengadilan atau justru diselesaikan melalui instrumen konstitusional seperti abolisi maupun amnesti, hal itu akan menjadi keputusan politik-hukum yang berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR. Yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. ***
