“Hanya karena kampus kami tidak memiliki Fakultas Peternakan bukan berarti kami tidak memiliki kepedulian. Justru persoalan ini membutuhkan pendekatan multidisiplin, mulai dari ekonomi, hukum, administrasi publik, komunikasi, hingga teknologi. Semua memiliki kontribusi untuk menghadirkan solusi,” ungkapnya.
Ia berharap, diskusi yang digelar tidak berhenti sebagai forum akademik semata, tetapi mampu melahirkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor perunggasan nasional.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang mandiri di bidang pangan. Potensi itu akan terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan berjalan bersama, memberikan ruang bagi peternak rakyat untuk tumbuh, dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi benar-benar menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat,” tutup Jodhy. (Red).
