“Setiap tahun bangsa ini kehilangan potensi penerimaan negara akibat korupsi, manipulasi ekspor, penyelundupan, permainan impor, pengemplangan pajak, hingga penyalahgunaan subsidi. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, irigasi dan menciptakan lapangan kerja, justru mengalir ke rekening segelintir orang yang memanfaatkan kelemahan sistem dan lemahnya penegakan hukum,” tegas aktifis 98 ini melalui keterangannya kepada wartawan, Jum’at (19/6).
Dikatakan, Ironisnya, kemarahan publik sering kali lebih keras kepada kebijakan yang masih bisa diperbaiki daripada kepada para pelaku kejahatan ekonomi yang secara nyata merampok hak rakyat. “Demonstrasi yang seharusnya menjadi alat kontrol terhadap ketidakadilan, justru berisiko kehilangan fokus ketika gagal membedakan antara kebijakan yang perlu dievaluasi dengan kejahatan yang harus diberantas tanpa kompromi,” lanjut Pery
