Paparan berikutnya disampaikan oleh Dr. Muhammad Taufiq, S.H, M.H., akademisi dan praktisi hukum dari Unissula. Ia menekankan bahwa, perampasan aset merupakan strategi paling efektif memutus motif ekonomi pelaku kejahatan, terutama jaringan narkotika yang terorganisir.
Menurutnya, pemiskinan pelaku akan mengurangi kemampuan jaringan untuk beregenerasi dan memperluas operasi.
“Namun tentunya hal tersebut harus diimbangi dengan perlunya pengaturan perampasan aset yang transparan, efektif, namun tetap menjunjung hak-hak perorangan yang beritikad baik. Dengan demikian, sistem hukum nasional dapat lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan modern,” tegasnya.
Narasumber terakhir, Mukhlis, S.H, M.H, yang merupakan Asisten Pemulihan Aset Kejati Jawa Tengah, menegaskan bahwa, perampasan aset merupakan instrumen penting dalam KUHP Nasional 2026 untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan kerugian negara.
