“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi harus menargetkan hasil kejahatannya. Dengan dasar hukum yang baru, negara memiliki legitimasi untuk mengambil alih aset hasil tindak pidana secara lebih efektif. Kemudian juga diperlukan urgensi percepatan pembentukan RUU Perampasan Aset sebagai payung hukum yang lebih komprehensif,” harapnya.
Seluruh rangkaian FGD menyimpulkan bahwa, perubahan KUHP harus diikuti dengan penguatan kebijakan penegakan hukum narkotika yang membedakan penyalahguna dan pengedar, memperkuat pemidanaan terhadap jaringan peredaran gelap, serta menegaskan mekanisme perampasan aset untuk memutus aliran ekonomi kejahatan.
Sistem hukum yang harmonis menjadi fondasi bagi negara dalam melindungi generasi bangsa dari bahaya narkotika.
