Tentunya pernyataan tersebut selaras dengan fokus agenda nasional bahwa, perang melawan narkoba harus tegas terhadap pengedar, tetapi humanis dan berbasis kesehatan terhadap korban penyalahgunaan.
Sedangkan Komjen Pol (Purn) Dr. Anang Iskandar, S.I.K, S.H, M.H, yang memaparkan kritik konstruktif terhadap rumusan pasal narkotika dalam KUHP baru. Beliau menekankan bahwa, penyalahguna secara medis adalah penderita adiksi yang tidak memiliki niat jahat (mens rea), sehingga tidak tepat jika disamakan dengan pelaku peredaran gelap.
Menurutnya, jika rumusan pasal dalam KUHP tidak membedakan kedua kategori tersebut, maka kebijakan kesehatan publik dan mandat rehabilitasi dapat terganggu.
“Penyalahguna adalah korban kejahatan yang selayaknya ditempatkan dalam mekanisme rehabilitatif, bukan pemidanaan murni. Kritik ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum narkotika harus berbasis pada keadilan substantif dan pemahaman ilmiah tentang adiksi,” ujar mantan Kepala BNN RI tersebut
