Untuk diketahui secara hukum, bahwa informasi tentang ijazah Jokowi yang diragukan oleh publik lalu dipertanyakan terus menerus oleh sebab keengganan Jokowi berlaku transparansi, terhadap hak hukum publik sesuai pasal 17 dan 18 UU. KIP.
Siapapun, termasuk Penyidik tidak boleh memaksakan rakyat harus percaya Jokowi punya ijazah asli dan benar lulusan (alumni fakultas Kehutanan UGM tahun 1985).
Dan selebihnya hak masyarakat ini dilindungi oleh pasal pasal hukum positif (hukum yang berlaku) tentang Peran Serta Masyarakat, jadi tidak pantas apabila kelompok masyarakat yang loyal menjalankan sistim hukum perundang-undangan yang harus berlaku, lalu oleh Jokowi yang melanggar atau tidak patuh terhadap UU. KIP malah melaporkan kelompok masyarakat tersebut ke pihak penyidik dengan tujuan agar dipenjarakan.
