Kejati juga menolak anggapan bahwa langkah hukum dalam perkara tersebut dilakukan untuk meringankan atau memberatkan pihak tertentu karena kepentingan di luar proses hukum.
“Penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara profesional. Karena itu, setiap tindakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini didasarkan pada fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, bukan atas tekanan, kepentingan maupun pengaturan untuk meringankan atau memberatkan pihak tertentu,” tegasnya.
Kejati Kalbar menyatakan, menghormati kebebasan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Namun, institusi tersebut meminta pemberitaan mengenai perkara hukum tetap mengedepankan akurasi, keberimbangan, verifikasi serta asas praduga tak bersalah.
