Pertimbangan tersebut mencakup fakta yang muncul selama persidangan, alat bukti, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam perkara.
Dengan demikian, tuntutan tiga tahun tersebut disebut merupakan sikap hukum JPU berdasarkan hasil pembuktian yang diperoleh di ruang sidang.
“Tuntutan pidana terhadap terdakwa telah dibacakan secara terbuka dalam persidangan pada 1 September 2026. Tuntutan tersebut disusun berdasarkan fakta persidangan, alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada rekayasa maupun pengaturan perkara dalam proses penanganan perkara ini,” tegas Kasi Penkum Kejati Kalbar menyampaikan penjelasan Kajati Kalbar.
Kejati Kalbar sekaligus mengingatkan masyarakat, agar tidak menyamakan tuntutan Jaksa dengan putusan pengadilan.
