Cirebon. BEDAnews.com
Hearing Dialog Komisi 5 DPRD Jawa Barat dengan para kepala sekolah SMA, SMK swasta dan dan negeri di wilayah Kantor Cabang Dinas Pendidikan IX dan X atau wilayah Cirebon, Cirebon dan Indramayu mendapat respon yang sangat positif yang ditunjukkan dengan hampir penuhnya kursi undangan oleh sekitar seratus orang lebih para kepala sekolah yang hadir.
Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Jabar Yedi Sunardi, SE., M.Si. pada pengantarnya menyatakan hearing dialog merupakan agenda rutin DPRD provinsi Jawa barat yang difasilitasi bagian Humas dan Protokol Setwan DPRD Prov Jabar dalam rangka mencari masukan, dalam hal ini terkait dengan program atau kebijakan pemerintah. Kali ini terkait dengan inovasi program pendidikan sejajar yang dicanangkan pemprov Jabar, langsung dari para kepala sekolah SMA SMK swasta dan negeri.
Acara yang dipimpin Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syamsul Bachri, SH,.MBA. Ini selain dihadiri anggota Komisi V Juga dimanfaatkan Kepala Dinas pendidikan jawa Barat yang baru, Dr. Ir. Dewi Sartika didampingi sekretaris dinas Pendidikan Jabar Firman Adam untuk bersilaturahim dan mencari masukan serta keluhan dari sekitar seratusan lebih kepala sekolah SMA SMK swasta dan negri yang hadir.berlangsung di Grage Hotel Cirebon, Selasa (29/1).
Syamsul Bachri dalam pidato sambutannya, diantaranya menginginkan adanya keseragaman dalam TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) bagi seluruh guru PNS SMA dan SMK di Jawa Barat tidak berbeda antara daerah satu dengan yang lainnya. Serta penyelesaian masalah BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) yang bermasalah pada 2018 lalu, karena bantuan yang turun tidak sesuai dengan pergubnya sehingga komisinya sempat di demo oleh para kepala sekolah SMA SMK swasta di jabar tidak akan terjadi lagi di tahun 2019, karena telah clear dianggarkan sebesar Rp. 634 M untuk 12 bulan.
Pada session dialog, Tabroni dari SMK NU Kab. Indramayu menyampaikan permasalahan pemprov jabar memiliki utang kepada sekolah swasta terkait BPMU bulan Juli-Desember 2018 yang hanya dibayarkan 24 ribu.
Kemudian masalah diskrimasi Honor antara guru di sekolah negeri dengan swasta. Tabroni meminta agar guru swasta bisa mendapatkan honor seperti di sekolah negeri.
Sedangkan, Sanusi dari SMAN 21 Cirebon mengeluhkan kekurangan siswa dan meminta agar Sekolah besar tidak menaikan kuota dan minta agar ini diperhatikan KCD.
Seorang kepala sekolah swasta lainnya meminta komitmen dari pemerintah untuk tidak memberikan PHP (pemberi harapan palsu) kepada sekolah swasta karena disuka atau tidak swasta berkontribusi terhadap pendidikan.
